Siaran Pers
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Jakarta 21/3/2023 -Sintesa Laporan Penilaian keenam (AR6), yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)–badan PBB yang bertanggung jawab untuk sains iklim–, sekali lagi menggemakan alarm peringatan tentang dampak iklim yang semakin cepat dan keras. Negara-negara berkembang diprediksi akan merasakan dampaknya terlebih dahulu, meskipun akhirnya akan mempengaruhi semua bentuk kehidupan di Bumi. Laporan terbaru menyarankan bahwa pengurangan emisi yang cepat dan signifikan pada sumbernya diperlukan, karena bahkan dengan infrastruktur bahan bakar fosil yang sudah ada saat ini saja, sudah akan membuat batas kenaikan 1,5 derajat terlampaui. Namun, sayangnya, keputusan yang dibuat saat ini sangat bergantung pada solusi-solusi palsu, berbahaya, dan berisiko, alih-alih transformasi mendalam dan sistemik yang benar-benar dibutuhkan.

Meskipun laporan ini dengan jelas menyatakan bahwa hanya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ekstensif, cepat dan berkelanjutan yang akan membatasi pemanasan global, dan juga memproyeksikan emisi CO2 kumulatif dari infrastruktur bahan bakar fosil yang ada selama ini dan yang sedang direncanakan akan melampui batasan budget karbon untuk 1,5°C, namun di sisi lain laporan ini juga masih memasukkan opsi-opsi dari teknologi penghapusan karbondioksida (carbon diaoxide removal), hydrogen, amonia, biofuel dan gas fosil yang dimasukkan dalam bagian dari “berbagai peluang untuk meningkatkan aksi iklim”.

“Pendekatan solusi palsu dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ditampilkan secara sentral dalam Laporan IPCC ini tentu mengkhawatirkan, karena laporan ini akan menjadi pembenaran bagi banyak negara untuk menghindari upaya yang lebih sistematis dan ambisius dalam menekan emisi GRK, dan justru semakin jauh mengadopsi solusi-solusi palsu” tutur Ode Rakhman, Deputi Eksternal Walhi. “Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan menyebut peta jalanan transisi energi yang mereka jalankan akan menggunakan produk-produk hilirisasi batu bara, hidrogen, fosil gas, biofuel dan berbagai macam pendekatan co-firing PLTU. Pilihan ini akan semakin menjauhkan Indonesia dari upaya untuk menekan emisi GRK, dan justru bisa menghasilkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, serta melakukan berbagai pelanggaran HAM dalam prakteknya” terang Ode Rakhman lebih lanjut.

Pilihan jalan ini pada akhirnya akan lebih mengakomodasi kepentingan oligarki industri fosil dan kelompok pencemar besar yang ingin terus mengekstraksi dan membakar setiap gram batu bara, minyak dan gas terakhir. Kita membutuhkan transisi yang mendesak, adil dan merata menuju energi terbarukan untuk semua. Kita harus mengindahkan pesan mendesak dalam laporan IPCC, tanpa jatuh ke dalam perangkap asumsi bahwa proyek-proyek dan teknologi-teknologi solusi palsu akan membawa perbaikan dari ancaman krisis iklim. Proyek-proyek semacam ini justru akan menyebabkan lebih banyak kerusakan lingkungan, perampasan tanah dan pelanggaran hak, terutama pada kelompok rentan, dan justru memperburuk krisis iklim, alih-alih menyelesaikannya.

Narahubung:
Ode Rakhman – Deputi Eksternal Walhi (0813 5620 8763)